Masalah HAM, RI Mendapat Apresiasi Dunia Internasional

Dewan HAM PBB dibentuk pada tanggal 15 Maret 2006 untuk menggantikan Komisi HAM PBB, dimana Dewan HAM ini merupakan badan subsider dibawah Majelis Umum PBB yang melakukan sidang reguler tiga kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret, Juni dan September, serta dapat melakukan sidang khusus kapan saja diperlukan.

Hingga saat ini, Dewan HAM sudah melakukan sidang reguler sebanyak 9 kali, dimana yang ke-10 akan dilaksanakan pada tanggal 2-27 Maret 2009. Disamping itu Dewan HAM juga telah melakukan 9 kali sidang khusus, yang membahas mengenai situasi HAM di Palestina, Lebanon, Darfur, Myanmar dan Kongo Timur, serta pengaruh negatif krisis pangan terhadap pelaksanaan hak atas pangan (right to food). Sidang khusus yang terakhir dilakukan pada tanggal 9 Januari 2009, yaitu membahas mengenai pelanggaran berat HAM di wilayah Palestina.

Sedangkan Komisi HAM, sejak didirikan pada 1946 hingga dibubarkan pada 2006 hanya menyelenggarakan 5 kali sidang khusus, yaitu membahas situasi HAM di bekas wilayah Yugoslavia, Rwanda, Timor Timur dan pelanggaran berat HAM oleh Israel di wilayah Palestina. Sampai dengan 2010, Dewan HAM akan membahas dan mengkaji pelaksanaan kewajiban internasional seluruh negara anggota PBB di bidang HAM melalui proses Universal Periodic Review (UPR) yang berlaku bagi semua negara tanpa pengecualian. Indonesia sendiri telah menjalani proses UPR pada 9 April 2008 dan merupakan negara kelima dari 193 negara anggota PBB.

Selanjutnya pada 2011 akan dilakukan review terhadap kinerja Dewan HAM secara keseluruhan, dengan peluang menjadi stand alone body atau badan tersendiri yang tidak lagi dibawah Majelis Umum PBB. Dewan HAM merupakan forum negosiasi antar pemerintah dengan peluang kehadiran masyarakat sipil/ NGO sebagai observer melalui proses akreditasi di PBB. Komisi-komisi yang terakreditasi sebagai observer memiliki hak untuk membacakan statement nya dalam kesempatan tertentu secara terbatas.

Keanggotaan Indonesia di Dewan HAM didukung oleh 182 negara, merupakan suara kedua terbesar di dunia setelah India yang mendapat dukungan 185 negara. Negara Eropa yang duduk sebagai anggota Dewan HAM seperti Belanda hanya mendapat dukungan sekitar 120. Jadi negara pahlawan HAM dari Eropa mendapat dukungan sangat jauh dibanding Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa apresiasi dunia internasional tentang masalah HAM sangat tinggi kepada Indonesia. Jadi boleh saja pemerintah dikecam karena pelanggaran HAM yang cukup banyak dan kasus pembunuhan HAM yang compang-camping, tetapi Indonesia mendapatkan dukungan terbanyak di dunia internasional.

Dalam Sidang Dewan HAM ke-10 nanti delegasi RI direncanakan terdiri dari unsur Deplu, Dephukham, Kemenko Polhukham, Kemenko Kesra, Kejagung, Depdagri, Mabes Polri, Bareskrim, Mabes TNI, Depsos, Kemneg PP, Depag, Depnakertrans, MK, KY, Pemprop Papua, Pemprop Kalbar, dan Pemprop NAD. Partisipasi segenap unsur pemerintah ini disesuaikan dengan isu-isu tematis HAM yang akan dibahas dalam persidangan.

Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa agenda pemajuan dan perlindungan HAM merupakan agenda nasional yang menjadi tanggung jawab seluruh pelaku pembangunan nasional di bidang HAM. Melalui proses kebersamaan di Dewan HAM ini diharapkan akan mempercepat penyesuaian perundang-undangan, kebijakan dan praktek nasional dengan nilai-nilai universal HAM yang berlaku.

Sidang Dewan HAM mendatang merupakan main session yang dibagi dalam beberapa tahap, pertama adalah high level segmen yaitu sesi khusus pembacaan statement para pejabat tinggi negara setingkat menteri dan pimpinan organisasiorganisasi internasional PBB mengenai upaya pemajuan dan perlindungan HAM serta pandanganpandangan terhadap kinerja PBB dan situasi dunia dibidang HAM. Selanjutnya adalah sesi khusus, yaitu laporan kerja Komisaris Tinggi HAM sepanjang tahun 2008 dan rencana kerja kedepan. Komisaris Tinggi HAM merupakan pejabat tertinggi di dunia yang bertanggung jawab terhadap pemajuan dan perlindungan HAM dimana posisinya berada dibawah Sekretaris Jenderal, atau orang kedua setelah Sekjen PBB. Kantor Komisaris Tinggi HAM merupakan sekretariat pendukung kerja Dewan HAM yang saat ini dipimpin oleh David Vilai, mantan jaksa penuntut umum pada pengadilan pidana internasional asal Afrika .

Saat ini perhatian Dewan HAM telah bergeser kepada isu-isu mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya, dimana isu ini semakin mencuat dan mendapat perhatian dari komunitas HAM internasional. Hal ini didukung oleh perkembangan terakhir PBB yang telah menerima protocol optional terhadap kovenan internasional hak-hak ekonomi, sosial dan budaya pada 10 Desember 2008. Hal ini dipastikan akan berpengaruh terhadap yurisdiksi nasional, dan akan memperkuat perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di seluruh dunia.

Pelanggaran atas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan pemicu dari terjadinya pelanggaran hak-hak sipil dan politik dan dapat diajukan ke pengadilan dalam yurisdiksi hukum internasional, karena setara dengan pelanggaran atas hak-hak sipil dan politik. Masingmasing memiliki yurisdiksi untuk memasuki pengadilan internasional dan dibawa dalam pembahasan PBB baik melalui prosedur khusus ataupun dibawah mekanisme peradilan internasional.

Pelanggaran atas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, khususnya bagi negara pihak yang meratifikasi protokol tambahan HAM yang baru ini, bisa dimajukan ke PBB untuk dibahas menjadi perhatian masyarakat internasional. Namun demikian pelaksanaan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya ini bersifat progresif, artinya dibandingkan
dengan hak-hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak boleh dibunuh adalah hak-hak yang harus segera dilaksanakan dan tidak perlu ada pengaturan lagi. Tetapi untuk hak ekonomi, sosial dan budaya ini tergantung dari perkembangan ekonomi negara yang bersangkutan untuk memenuhi hak-hak tersebut.

Tetapi tentu saja harus ada starting point nya, dimana misalnya anak-anak menderita penyakit cacar karena Indonesia tidak mampu memberikan vaksin, bukan seperti itu, karena hak kesehatan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi. Tidak bisa karena sekolah ambruk lantas kemudian anak-anak tidak bisa sekolah, karena pendidikan dasar adalah hak yang harus dipenuhi dan pemerintah tidak bisa berlindung dibalik keterbatasan keuangan negara.

Ini merupakan sebuah perkembangan baru, maka tentu saja perangkat-perangkat dan indikatorindikatornya harus dikembangkan, apa saja yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya ini. Untuk itu perlu adanya penyesuaian dalam peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan dan praktekpraktek kebijakan terhadap ketentuan Dewan HAM ini.

Jadi sebagaimana dijelaskan dalam laporan Komisaris Tinggi HAM, ada dua isu penting yang menjadi perhatian Dewan HAM PBB saat ini, yaitu bagaimana pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya serta hakhak para tahanan, napi dan mereka yang berada didalam tempat-tempat penahanan.Sebagaimana kita tahu bahwa penjara dan tempat penahanan itu berbeda, tempat penahanan itu bukan hanya penjara, tetapi termasuk juga panti rehabilitasi PSK, panti anak jalanan, panti sosial, pusat rehabilitasi jiwa dan sebagainya. Mereka yang ditahan itu harus diberikan perhatian, karena dengan ditempatkannya mereka di tempat penahanan tersebut, yang ditangguhkan adalah hak atas kemerdekaannya, tetapi hak kesehatan, pendidikan dan sebagainya tidak boleh terabaikan.

http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/41-februari-2009/201-masalah-ham-ri-mendapat-apresiasi-dunia-internasional.html

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s