Tugas ( Demokrasi )

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang.

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία – (dēmokratía) “kekuasaan rakyat”,yang dibentuk dari kata δῆμος (dêmos) “rakyat” dan κράτος (Kratos) “kekuasaan”, merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di negara kota Yunani Kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 SM.

Berbicara mengenai demokrasi adalah memburaskan (memperbincangkan) tentang kekuasaan, atau lebih tepatnya pengelolaan kekuasaan secara beradab. Ia adalah sistem manajemen kekuasaan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika serta peradaban yang menghargai martabat manusia. Pelaku utama demokrasi adalah kita semua, setiap orang yang selama ini selalu diatasnamakan namun tak pernah ikut menentukan. Menjaga proses demokratisasi adalah memahami secara benar hak-hak yang kita miliki, menjaga hak-hak itu agar siapapun menghormatinya, melawan siapapun yang berusaha melanggar hak-hak itu.. Demokrasi pada dasarnya adalah aturan orang (people rule), dan di dalam sistem politik yang demokratis warga mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur pemerintahan di dunia publik. Sedang demokrasi adalah keputusan berdasarkan suara terbanyak.. Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak antifeodalisme dan anti-imperialisme, dengan tujuan membentuk masyarakat sosialis. Bagi Gus Dur, landasan demokrasi adalah keadilan, dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang, dan berarti juga otonomi atau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan apa yang dia ingini,  Jadi masalah keadilan menjadi penting, dalam arti dia mempunyai hak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, tetapi harus dihormati haknya dan harus diberi peluang dan kemudahan serta pertolongan untuk mencapai itu.

Setiap prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam suatu konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan “soko guru demokrasi.” Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah.

  1. Kedaulatan rakyat;
  2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
  3. Kekuasaan mayoritas;
  4. Hak-hak minoritas;
  5. Jaminan hak asasi manusia;
  6. Pemilihan yang bebas dan jujur;
  7. Persamaan di depan hukum;
  8. Proses hukum yang wajar;
  9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional;
  10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;
  11. Nilai-nilai tolerensi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat 2 (dua) asas pokok demokrasi, yaitu.

  1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jurdil; dan
  2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

istilah demokrasi diperkenalkan kali pertama oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan banyak orang (rakyat). Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut.

  1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
  2. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
  3. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
  4. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga
  5. perwakilan rakyat.

Rumusan singkat Demokrasi pancasila tercantum dalam sila ke empat yaitu kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan.

  • Kerakyatan adalah kekuasaan tertinggi di tangan rakyat.
  • Hikmat kebijaksanaan adalah penggunaan  akal pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, bertanggung jawab, serta didorong dengan iktikad baik sesuai dengan hati nurani yang luhur.
  • Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia dalam merumuskan  dan memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga mencapai mufakat.
  • Perwakilan adalah prosedur peran serta rakyat dalam pemerintahan yang dilakukan melalui badan perwakilan.

Menurut Plato, bentuk pemerintahan secara klasik meliputi :

1.     Monarki, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang di pegang oleh  satu orang pemimpin untuk kepentingan rakyat.

2.     Aristokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang untuk kepentingan rakyat.

3.     Demokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat  untuk  kepentingan rakyat.

Prinsip – prinsip dasar demokrasi :

  • Pemerintah berdasarkan konstitusi.
  • Pemilihan umum bebas, jujur, dan adil.
  • Hak Asasi Manusia dijamin
  • Persamaan kedudukan di depan umum.
  • Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
  • Kebebasab berserikat / berorganisasi dan mengeluarkan pendapat.
  • Kebebasan pers  / media massa.

Prinsip – prinsip demokrasi yang berlaku secara universal :

  • Diakuinya Hak Asasi Manusia.
  • Diakuinya partisipasi rakyat dalam pemerintahan .

Elemen demokrasi modern mempunyai sifat- sifat dengan intuisi- intuisi berikut:

1.     Perlembagaan yang menghadadkan kuasa dan kawasan operasi formal kerajaan, sama ada secara tulisan dan secara norma atau gabungan keduanya lazimnya perlembagaan akan memasuki doktrin pembagian kuasa untuk memastikan seseorang itu tidak diberi lebih dari satu kuasa.

2.     Pilihan raya untuk memilih pegawai – pegawai awam yang dikelolakan secara bebas dan adil.

3.     Rakyat diberi hak mengundi.

4.     Kebebasan bersuara ( berceramah, berhimpun)

5.     Kebebasan akhbar dan akses kepada media lain.

6.     Kebebasab persatuan.

7.     Semua orang dalam masyarakat menikmati hak yang sama dari segi UU, salah satu prasyaratan demokrasi ialah wujudnya aturan UU rule of law.

8.     Rakyat yang berpendidikan dan berpengetahuan tentang HAM dan tanggung jawab.

Sumber : buku kewarganegaraan

www. Wikipedia.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s